PERBEDAAN ANTARA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) DENGAN KONTRAK/ PERJANJIAN  

MoU
MoU merupakan pra kontak atau negosiasi yang dituangkan dalam tulisan yang memuat isi pendahuluan sebelum adanya suatau perjanjian atau biasa disebut dengan nota kesepahaman atau nota kesepakatan 

MoU merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. Dengan kata lain, MoU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulusebelum membuat  perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.


Perjanjian
 
Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepadapihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313  (“KUHPerdata”).
 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mengandung unsur sebagai berikut:
 
a)    Perbuatan
Frasa “Perbuatan” tentang Perjanjian ini lebih kepada “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”.Hal tersebut dikarenakan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut.
 
b)    Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih
Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum).
 
c)     Mengikatkan diri
Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.
 
Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah  memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPer, yang terbagi menjadi syarat subjektif terbagi kedalam syarat ke 1 dan 2  dan syarat objektif terbagi kedalam syarat ke 3 dan ke 4:
1)    Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut;.
2)    Cakap untuk membuat perikatan.
Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak tekualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPer.
Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut di atas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPer).
3)    Suatu hal tertentu.
Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHPer barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.
4)    Suatu sebab atau causa yang halal.
Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHPer menyatakan suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

   Kekuatan Hukum antara MoU dan Perjanjian
 
Sejatinya, MoU belumlah melahirkan suatu Hubungan Hukum karena MoU baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, MoU yang dituangkan secara tertulis baru menciptakan suatu awal yang menjadi landasan penyusunan dalam melakukan hubungan hukum dan sifatnya hanya beban moral saja yang didapat oleh masing masing pihak jika terjadi suatu ingkar janji.
 
berbeda dengan perjanjian / kontrak yang telah mempunyai kekuatan hukum jika dikemudian hari terjadi wanprestasi terhadap kontrak yang dilakukan salah satu pihak maka dapat diberikan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kontrak tersebut.
 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kebijakan New Normal Dalam Aktivitas Kegiatan Ekonomi Indonesia

Covid-19 merupakan jenis penyakit yang berbahaya. Sejak ditemukan Covid-19 di Wuhan China, Covid-19 diyakini oleh para ahli kesehatan tidak begitu tinggi tingkat persentase kematiannya daripada virus lain seperti SARS dan MERS. Namun Covid-19 menjadi virus berbahaya karena tingkat penyebarannya sangat cepat dibandingkan dengan virus lain. Itu terbukti dengan cepatnya penduduk di dunia yang terinfeksi Covid-19. Covid-19 merupakan ancaman bagi berbagai sektor kehidupan. Selain kesehatan, Covid-19 turut mengancam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik di berbagai negara. Pada aspek kehidupan sosial, hubungan sosial terbatasi,  disorganisasi dan disfungsi sosial terjadi di masyarakat. Sementara pada aspek ekonomi, tingkat kemiskinan meningkat dan mekanisme transaksi perdagangan berbasis  online . Sedangkan pada sektor pendidikan, model pembelajaran harus dilakukan jarak jauh secara daring. Seperti yang telah Kita ketahui mengenai penyebaran COVID-19 di Seluruh Dunia bahkan sam
Read more

Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro dan kecil merupakan salah satu usaha yang menyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. melihat perkembangan angka pertumbuhan usaha mikro saat ini sangat mendominasi tentunya juga dalam peningkatan perekonomian daerah dan negara pada khususnya. Usaha mikro dan kecil mampu bertahan dari gejolak krisis pada tahun 1998 dan 2008 silam. selain itu beberapa faktor usaha mikro dan kecil masih tetap mampu bertahan adalah salah satuna dari sektor permodalan yang memang masih memakai modal pribadi sehingga tidak /bahkan belum menyentuh sektor pembiaaan dari lembaga keuangan dan non keuangan itulah salah satu faktor mengapa usaha mikro dan kecil masih tetap mampu untuk survive dikala terjadinya krisis yang menimpa Indonesia disaat itu. beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh fenomena terjadinya wabah Virus COVID 19 yang melanda seluruh dunia. nampaknya tidak hanya Indonesia saja yang mendapat dampak dari COVID 19 tapi beberapa negara lainnya juga ikut berdampak. dampak yang begit
Read more

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi

Saat ini kita sering kali mendengar asuransi dalam kehidupan sehari hari, mungkin juga kita sudah masuk kedalam asuransi tersebut. meskipun asuransi ini tergolong bisnis yang sangat unik dimana memberikan sebuah manfaat untuk nasabahnya dan memberikan proteksi kepada sinasabah. perlu diketahui juga saat ini banyak sekali permasalahan yang timbul akibat asuransi ini dimana mungkin permasalahan klaim nasabah yang kurang cepat atau susahnya klaim atau skim asuransi yang tidak masuk untuk nasabah tersebut. Di tengah upaya industri asuransi membangun citra, beberapa perusahaan asuransi malah merusak kepercayaan nasabahnya. Mereka yang dulu mengobral janji-janji manis, sekarang malah ingkar janji. Beberapa perusahaan asuransi yang di ambang kepailitan seperti lepas tangan terhadap para nasabah yang telah mempercayakan uang preminya. Nasib puluhan ribu nasabah beberapa asuransi bermasalah sempat terombang-ambing. Mereka kesulitan mendapatkan premi yang telah dibayarnya. Padahal, seba
Read more