Alternatif Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Industri Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting yang sangat strategis didalam berbagai bidang, antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya di bidang financial, serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang. Saat ini masyarakat tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan sebab sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa jasa perbankan sangat membantu kegiatan perekonomian khususnya para pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya.


Menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 1992  yang telah diubah dan ditambahkan kedalam Undang – Undang  No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,  jasa – jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum salah satunya adalah transfer atau pemindahan uang. Fungsi Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan agen pembangunan (agent of development), karena bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yaitu sebagai lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana berupa simpanan seperti tabungan, giro maupun deposito dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit atau pembiayaan dengan bunga yang kompetitif.

Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari sengketa ini dapat berwujud salah satunya adalah sengketa antara Nasabah dan pihak bank. Dimana terjadinya suatu sengketa maka pasti akan adanya alternatif dalam penyelesaian sengketa tersebut.
Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dalam perbankan dapat dilakukan dalam upaya sebagai berikut:
1.      Musyawarah;
2.      Mediasi perbankan;
3.      Melalui Badan Arbitrase; dan/atau
4.      Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Khusus untuk perbankan mengenai penyelesaian sengketa secara mediasi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia selanjutnya disebut dengan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008. Mediasi Perbankan ini merupakan upaya lanjutan  dari upaya penyelesaian pengaduan nasabah  yang tidak terselesaikan secara internal oleh bank dengan cara musyawarah.

Dengan demikian sebelum menempuh proses mediasi terlebih dahulu pihak nasabah harus telah mengajukan pengaduan kepada bank yang bersangkutan dan ketika tidak menerima putusan dari lembaga pengaduan yang ada di internal bank, baru kemudian pihak nasabah diperkenankan untuk menyelesaian sengketa dimaksud ke lembaga Mediasi Perbankan, yang untuk sementara ini dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan. Lalu setelah adanya  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peranan dalam penyelesaian sengketa yang termasuk  penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh OJK melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kebijakan New Normal Dalam Aktivitas Kegiatan Ekonomi Indonesia

Covid-19 merupakan jenis penyakit yang berbahaya. Sejak ditemukan Covid-19 di Wuhan China, Covid-19 diyakini oleh para ahli kesehatan tidak begitu tinggi tingkat persentase kematiannya daripada virus lain seperti SARS dan MERS. Namun Covid-19 menjadi virus berbahaya karena tingkat penyebarannya sangat cepat dibandingkan dengan virus lain. Itu terbukti dengan cepatnya penduduk di dunia yang terinfeksi Covid-19. Covid-19 merupakan ancaman bagi berbagai sektor kehidupan. Selain kesehatan, Covid-19 turut mengancam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik di berbagai negara. Pada aspek kehidupan sosial, hubungan sosial terbatasi,  disorganisasi dan disfungsi sosial terjadi di masyarakat. Sementara pada aspek ekonomi, tingkat kemiskinan meningkat dan mekanisme transaksi perdagangan berbasis  online . Sedangkan pada sektor pendidikan, model pembelajaran harus dilakukan jarak jauh secara daring. Seperti yang telah Kita ketahui mengenai penyebaran COVID-19 di Seluruh Dunia bahkan sam
Read more

Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro dan kecil merupakan salah satu usaha yang menyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. melihat perkembangan angka pertumbuhan usaha mikro saat ini sangat mendominasi tentunya juga dalam peningkatan perekonomian daerah dan negara pada khususnya. Usaha mikro dan kecil mampu bertahan dari gejolak krisis pada tahun 1998 dan 2008 silam. selain itu beberapa faktor usaha mikro dan kecil masih tetap mampu bertahan adalah salah satuna dari sektor permodalan yang memang masih memakai modal pribadi sehingga tidak /bahkan belum menyentuh sektor pembiaaan dari lembaga keuangan dan non keuangan itulah salah satu faktor mengapa usaha mikro dan kecil masih tetap mampu untuk survive dikala terjadinya krisis yang menimpa Indonesia disaat itu. beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh fenomena terjadinya wabah Virus COVID 19 yang melanda seluruh dunia. nampaknya tidak hanya Indonesia saja yang mendapat dampak dari COVID 19 tapi beberapa negara lainnya juga ikut berdampak. dampak yang begit
Read more

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia merupakan salah satu bentuk badan usaha yang diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945 ayat 1, yang menyatakan, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya.Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak.Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.  mengenai dasar hukum k
Read more