Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa ( APS )

Mungkin kita belum seberapa paham mengenai alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase padahal di indonesia sendiri sudah mengenal arbitrase dari tahun 1970an dan telah dibentuk suatu badan arbitrase negara indonesia atau yang biasa disebut dengan BANI.

Berdasarkan data yang ada di beberapa negara saat ini bahkan sudah mempunyai suatu Undang-Undang tersendiri seperti hal nya di indonesia saat ini telah ada Undang-Undang Khusus yaitu Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Mungkin saat ini kita melihat banyak penyelesaian sengketa selain arbitrase diantaranya adalah mediasi dan negosiasi dimana secara prinsip mempunyai persamaan yang hampir sama yaitu :
1. dengan APS ini lebih sederhana dan dengan waktu yang lebih cepat;
2. prinsip konfidensial;
3. diselesaikan oleh pihak ketiga yang netral serta memiliki kemampuan khusus didalam bidangnya.

Namun demikian dibalik suatu persamaan ini mempunyai suatu perbedaan juga dimana kita melihat mengenai biaya penyelesaian sengketa yang relatif sangat mahal karena adanya suatu biaya seperti :
1. Biaya Admin
2. Honor Arbiter
3. Biaya Transportasi dan Akomodasi Arbiter
4. Biaya Saksi dan Ahli

Biaya seperti ini tidak ada didalam Mediasi kalau pun ada biasanya tidak sebesar arbitrase bahkan tidak ada biaya sama sekali dalam mediasi. lalu dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa juga biasanya relatif lama dalam mediasi dalam arbitrase dijelaskan dalam  waktu 180 hari atau 6 bulan saja sengketa sudah dapat diselesaikan.
Oleh karena itu saat ini banyak sekali perusahaan di indonesia khususnya yang telah melirik arbiter lokal seperti halnya BANI, dan bahkan tidak hanya diindonesia saja tetapi banyak juga negara diluar indonesia yang memakai arbiter indonesia dalam hal bisnis.
Perlu diketahui Arbitrase ini juga mempunyai suatu kelebihan diantaranya adalah :
1. dijamin suatu kerahasiaan para pihak nya
2. waktu penyelesaian sengketa yang relatif sangat cepat dari peradilan umum
3. Para Pihak dapat memilih sendiri hukuman apa
4. putusan arbitrase meruopakan suatu putusan yang memihak para pihak dengan tata cara yang sederhana.
Selain memiliki keunggulan arbitrase ini juga mempunyai kelemahan diantaranya Arbitrase belum dikenal karena mungkin kurangnya sosialisasi dan bahkan mungkin dikalangan akademi pun masih banyak yang belum memahami lembaga arbitrase seperti BANI, BASYARNAS atau P3BI.
Masih kurangnya kepercayaan masyarakat akan lembaga arbitrase ini, dan lembaga arbitrase juga tidak mempunyai daya paksa para pihak menyelesaikan bisnisnya, dan kurangnya para pihak untuk memegang kode etik.
Lalu perlu diperhatikan juga dalam hal penyelesaian sengketa ini timbul dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak jadi jika tidak adanya suatau kontrak atau perjanjian dalam suatu bisnis tidak dapat dilakukan penyelesaian sengketa tersebut.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kebijakan New Normal Dalam Aktivitas Kegiatan Ekonomi Indonesia

Covid-19 merupakan jenis penyakit yang berbahaya. Sejak ditemukan Covid-19 di Wuhan China, Covid-19 diyakini oleh para ahli kesehatan tidak begitu tinggi tingkat persentase kematiannya daripada virus lain seperti SARS dan MERS. Namun Covid-19 menjadi virus berbahaya karena tingkat penyebarannya sangat cepat dibandingkan dengan virus lain. Itu terbukti dengan cepatnya penduduk di dunia yang terinfeksi Covid-19. Covid-19 merupakan ancaman bagi berbagai sektor kehidupan. Selain kesehatan, Covid-19 turut mengancam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik di berbagai negara. Pada aspek kehidupan sosial, hubungan sosial terbatasi,  disorganisasi dan disfungsi sosial terjadi di masyarakat. Sementara pada aspek ekonomi, tingkat kemiskinan meningkat dan mekanisme transaksi perdagangan berbasis  online . Sedangkan pada sektor pendidikan, model pembelajaran harus dilakukan jarak jauh secara daring. Seperti yang telah Kita ketahui mengenai penyebaran COVID-19 di Seluruh Dunia bahkan sam
Read more

Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro dan kecil merupakan salah satu usaha yang menyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. melihat perkembangan angka pertumbuhan usaha mikro saat ini sangat mendominasi tentunya juga dalam peningkatan perekonomian daerah dan negara pada khususnya. Usaha mikro dan kecil mampu bertahan dari gejolak krisis pada tahun 1998 dan 2008 silam. selain itu beberapa faktor usaha mikro dan kecil masih tetap mampu bertahan adalah salah satuna dari sektor permodalan yang memang masih memakai modal pribadi sehingga tidak /bahkan belum menyentuh sektor pembiaaan dari lembaga keuangan dan non keuangan itulah salah satu faktor mengapa usaha mikro dan kecil masih tetap mampu untuk survive dikala terjadinya krisis yang menimpa Indonesia disaat itu. beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh fenomena terjadinya wabah Virus COVID 19 yang melanda seluruh dunia. nampaknya tidak hanya Indonesia saja yang mendapat dampak dari COVID 19 tapi beberapa negara lainnya juga ikut berdampak. dampak yang begit
Read more

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia merupakan salah satu bentuk badan usaha yang diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945 ayat 1, yang menyatakan, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya.Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak.Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.  mengenai dasar hukum k
Read more